Sultan Yogyakarta disarankan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ini untuk mencegah adanya kepentingan kelompok politik tertentu prihal penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu diungkapkan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dani Anwar.
"Ini murni pendapat saya. Saya mendorong agar Sultan tidak berpolitik praktis, terutama setelah ditetapkan sebagai gubernur," kata Dani dalam keterangan pers di gedung DPR, Jum'at (17/12).
Tidak berpolitiknya Sultan, katanya, akan mengurangi gesekan kepentingan kelompok tertentu dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Menurutnya DIY sebagai daerah istimewa hendaknya memiliki pendekatan berbeda dalam proses penetapan Gubernur. Unsur politik dalam jabatan seorang gubernur harus ditekan semaksimal mungkin.
Dani menambahkan, secara resmi sikap DPD adalah tetap mendukung Keistimewaan bagi Yogyakarta dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap resmi DPD ini telah dikukuhkan dalam Rapat Paripurna, Jum'at (17/12).
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar