Partai Demokrat berharap anggota DPR bisa cerdas dalam menyelesaikan kisruh Rancangan Undang-undang (RUU) DI Yogyakarta. Pasalnya desakan masyarakat dan muatan politis sangat kental dalam perjalanan UU tersebut.
"Sekarang bola ada di DPR, tinggal kesepakatan DPR dan Fraksi untuk membahas secara cerdik," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu malam, 18 Desember 2010.
Menurut Anas, masalah RUU Yogyakarta selama dua minggu terakhir ini terus menghiasi dunia politik tanah air. Bahkan isu itu lebih banyak unsur politisnya dibandingkan esensi dari RUU itu sendiri.
"Sangat politis, hanya fokus pada eksekutif dan kesultanan padahal RUU ini sangat lengkap," kata Anas. "Isu utama yang kurang lebih tujuh isu tapi yang menjadi masaah hanya pada satu isu."
Mengenai sikap PD sendiri, Anas menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah pihaknya tidak menutup aspirasi masyarakat Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta terhadap RUU ini. Bahkan PD telah membawa polemik RUU DIY ke sekretariat gabungan partai koalisi kendati sampai kini baru terbatas pada pembahasan awal.
PD sendiri bakal terus menyerap aspirasi masyarakat Yogyakarta baik yang dinyatakan secara terbuka maupun aspirasi masyarakat yang tidak mengemuka ke publik. "Ada aspirasi silent, ini yang harus kami lihat juga," katanya.
Dengan aspirasi yang lebih lengkap, PD berharap bisa mengkaji secara lebih mendalam kelebihan dari proses pemilihan dan penetapan Gubernur DI Yogyakarta. Aspirasi yang masuk juga diharapkan bisa mengarahkan polemik pada titik temu dari ramuan berbagai konsep.
Demokrat dikenal sangat mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan. Aspirasi ini sudah berlangsung sejak DPR periode 2004-2009.
Draf Pemerintah sendiri, mengakomodasi Gubernur dipilih oleh DPRD. Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, ditempatkan sebagai Gubernur Utama.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar